mentri pmk. 03/2002 tentang Tata Cara Penyitaan Kekayaan Penanggung Pajak Berupa Piutang dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa; 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor. mentri pmk

2016/NO. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Kawasan Berikat . Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 648; : 6 Hlm. – Mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK. kemenkeu. Pasal 4. PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang NOMOR 205/PMK. 90/PMK. 2022/NO. 06/2009 tentang. 04/2019 tentang Tarif atas Sanksi Administratif Berupa Denda dan Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Sanksi Administratif Berupa Denda atas Pelanggaran Ketentuan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan. 232/PMK. 01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031); 5. 2015/NO. 202/PMK. 2023/No. 5. 07 /2022, menyatakan bahwa Penganggaran dan pelaksanaan kegiatan yang didanai dari bagian DAU yang penggunaannya telah ditentukan diawasi oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. GO. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 /PMK. PMK 38 TAHUN 2023. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran dan Perlindungan Pelapor di Lingkungan Kementerian Keuangan. Dibentuk. 04/2022, BN. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat. Judul. 03/2021 tentang Penetapan Jenis Barang Kena Pajak Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas. 03/2008 – Mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 48/PMK. Menteri Keuangan Nomor 215/PMK. 5424 Kali Tayang. 01/2020, BN. bahwa sesuai Undang-Undang. kemenkeu. 01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG STANDAR BIAY A. Seminung No. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 04/2022. 1 september 2023 sampai dengan 30 september 2023 menteri keuangan republik indonesia, menimbang : PMK 196 Tahun 2021 Tentang Pengampunan Pajak-mulai berlaku 2022 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 196/PMK. Website Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan RI. ID : 27 HLM. Harsono RM No. 2023/NO. 1230; : 27 Hlm. 07/2020 Tentang Tata Cara Penyaluran DAU Tambahan. 01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 /PMK. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan serta Penerbitan, Penandatanganan, dan Pengiriman Keputusan atau Ketetapan Pajak secara Elektronik. 03/2021, BN. 02/2013 –. 03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kele'bihan Pembayaran Pajak belum dapat menampung kebutuhan penyesuaian tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sehingga perlu diubah; c. ID : 26 HLM. kemenkeu. 09/2016 Menimbang TENT ANG TATA KELOuA PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. 205/PMK. 409; :26 Hlm Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pencantuman Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 15 (lima belas) digit dan terbit sebelum tanggal 1 Januari 2024, tetap berlaku dan tidak diperlukan pembetulan ataupun penggantian atas. , yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), masuk dalam daftar kandidat Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah masa jabatan 2022-2027. 409; :26 Hlm Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022. Tutup. 2023/NO. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2016. Peraturan Menteri Keuangan Nomor l 18/PMK. 2015/NO. 06/2014 – Mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK. 03/2009 TENTANG JENIS-JENIS HARTA YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (11) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah. 01/2017. 01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK. 141/PMK. 03/2013 tentang Tata Cara Pen pitungan clan Pemberian Imbalan. 1482, : 28 Hlm. 2021/NO. 02 Juli 2020. kemenkeu. 03/2021TENTANGPERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR39/PMK. 04/2018 TENTANG KAWASAN BERIKATMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa ketentuan mengenai kawasan berikat telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK. 2018/NO. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2022. Bumi dan Bangunan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK. 03/2020 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyeraban Liquefied Petroleum Gas Tertentu (Berita Negara Republik. kemenkeu. 1 Jakarta Pusat Alamat Surel :. id - Muhadjir Effendy resmi ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) 2019-2024 dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju di beranda Istana Merdeka Jakarta, Rabu (23/10/2019). Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2020. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK. ID, SURABAYA -- Lima mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya menemukan inovasi obat Penyakit. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran . id. 2022/NO. 04/2011 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan€Menteri€Keuangan€Nomor 120/PMK. 752; : 7 Hlm. 5. 9. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. Selama menjadi Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati banyak menorehkan prestasi, diantaranya menstabilkan ekonomi makro, mempertahankan kebijakan fiskal yang prudent, menurunkan biaya pinjaman dan mengelola utang serta memberi kepercayaan pada investor. TENTANG. Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. Download Peraturan Ini. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG REKAM MEDIS. Penurunan tarif umum PPh Badan dari 25% menjadi 22% tahun 2020 dan 2021, serta 20% tahun 2022. Read Later. 010/2019 TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO ATAS PENYELENGGARAAN KEGIATAN PRAKTIK KERJA, PEMAGANGAN, DAN/ATAU PEMBELAJARAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI TERTENTU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk. 2022/NO. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK. 01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja€Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK. 03/2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1538), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. NOMOR 53 /PMK. ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nornor 90 Tahun 2010 dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nornor 71/PMK. 03/2021, BN. 2022/NO. Peraturan Menteri Keuangan, 96/PMK. 05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. 02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana. kemenkeu. Menteri Keuangan Nomor 141/PMK. 2021/NO. go. 05/2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, Dan Pegawai Badan Layanan Umum. Bentuk. Koordinasi PMK 12 Sep, 2023. CATATAN: Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021. 35. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang. 140/PMK. Permenko PMK. 02/2014 tentang PerubahanDetail Peraturan. Namun, kali ini, Presiden Jokowi menunjuk Muhadjir menjadi Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 010/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK. idt -2 - Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK. 05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 2016. KEMENKEU. 03/2016, BN. 1601, : 77 Hlm. 04/2022, BN. 05/2022, BN. 1700, JDIH. 03/2021 tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka . Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang Dan Awak Sarana Pengangkut ABSTRAK: CATATAN:Menteri Keuangan Nomor 39/PMK. penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak. 01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK. 256, : 47 Hlm Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permenkeu RI 86/PMK. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2014. 01/2018 tentang Organisasi dan Tata. 06/2007 ; Jumlah Unduhan: 87950 Kali Unduh: Jumlah Tayang: 3120 Kali Tayang: Kembali . 88; : 4 Hlm. 72/PMK. ) [1] Sri Mulyani Indrawati, S. 158/PMK. Keterangan Status/Riwayat. 01/2022: Judul: Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK. T. Peraturan: 83/PMK. Lapangan Banteng Timur No. Tlp: (021) 7815580 - 83, 7847319 Fax: (021) 7815583. 101/PMK. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96/PMK. Judul. Menteri Koodinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia adalah Menteri yang membidangi koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan. 363, jdih. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 03/2014 tentang Bentuk, Ukuran, dan. 05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK. 010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1553), dicabut dan. Jakarta Tanggal Penetapan. 03/2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 335), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku-41 HLM, Lampiran halaman 23 – 41. 2019/NO. 01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031); 6. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 9. ABSTRAK: CATATAN:Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Permenkeu – PMK Nomor 212/PMK. Jumlah Tayang. 03/2008Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara. 04/2017. 141/PMK. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta. D. 01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954); 8. 165/PMK. 02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020. bahwa ketentuan mengenai pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan tel ah diattir dalam Peraturan Menteri. 03/2022, BN. 04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364), diubah sebagai berikut: I -3 - 1. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK. 2022/NO. 05/2016 TENT ANG UANG MAKAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER!. Bentuk. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021. 2020/NO. 2022/NO. 07/2020 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa YogyakartaPeraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023. The minister is tasked with organizing government affairs in the field of state finances to assist the President in administering state government. Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia Manajemen JDIH - Gedung Djuanda I Lt. 07/2021, BN. PMK SBM disusun sebagai langkah pasti Pemerintah dalam menjaga efisiensi dan efektifitas APBN. 2022/NO. Peraturan Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK. Diubah dengan : PMK No. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2018. 03/2019 tentang tata cara pendaftaran dan penghapusan nomor pokok wajib pajak, pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, serta pemotongan dan/atau pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak bagi instansi pemerintah. 03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ; PMK No. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. Tel: 021-386. 03/2021 tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka . Keterangan. PERATURAN MENTERI KEUANGAN . 16/PMK.